ZR and Partner

4.2 Surat No.040/UM/AN/2005 tanggal 8 Maret 2005, Perihal Perpanjangan Toleransi Masa Perjanjian KSO yang ditetapkan hanya sampai 3 Mei 2005.

5. Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2005 pihak PT. Mekar Argajasa Manunggal tidak lagi mendapat perpanjangan masa toleransi, sehingga dengan sendirinya Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusda Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Mekar Argajasa Manunggal dengan Nomor : 011/SPK/ANK/VIII/2003 pada tanggal 04 Agustus 2003 berakhir pada tanggal 3 Mei 2005, sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku (tidak memiliki kekuatan hukum) dan tidak mengikat kedua belah pihak lagi.

6. Bahwa dengan demikian maka pihak PT. Mekar Argajasa Manunggal seharusnya tidak melakukan pembayaran bagi hasil setelah 3 Mei 2005 terkecuali membayar sisa tunggakan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 134.369.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam sembilan rupiah).

7. Bahwa ternyata pihak Perusda Aneka Usaha tetap menagih PT. Mekar Argajasa Manunggal dengan berdasarkan kepada Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusda Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Mekar Argajasa Manunggal Nomor : 011/SPK/ANK/VIII/2003 pada tanggal 04 Agustus 2003 padahal telah berakhir karena pencabutan sepihak dari Perusda Aneka Usaha yang ditandainya tidak diperpanjang lagi masa toleransi yang telah diberikan ( vide Surat No.040/UM/AN/2005 tanggal 8 Maret 2005, Perihal Perpanjangan Toleransi Masa Perjanjian KSO yang ditetapkan hanya sampai 3 Mei 2005).

8. Dengan demikian konsekuensinya hukumnya Perusda Aneka Usaha tidak dapat memberlakukan sistim penagihan dengan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusda Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Mekar Argajasa Manunggal dengan Nomor : 011/SPK/ANK/VIII/2003 pada tanggal 04 Agustus 2003, karena perjanjian tersebut telah tidak berlaku lagi, sehingga akibatnya PT. Mekar Argajasa Manunggal telah dirugikan sebesar Rp. 310.540.556 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Perusda Aneka Usaha merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”, di sini PT. Mekar Argajasa Manunggal telah menderita kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 310.540.556 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dan selanjutnya adalah kerugian immateril senilai Rp. ................................... oleh karena tetap dianggap memiliki tunggakan pembayaran kepada Perusda Aneka Usaha , sehingga menjatuhkan kredibilitas nama PT. Mekar Argajasa Manunggal di dunia bisnis yang mengakibatkan rusaknya nama baik.

II. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa terhadap permasalahan tersebut dengan uraian peristiwa di atas maka telah ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perusda Aneka Usaha terhadap PT. Mekar Argajasa Manunggal, sehingga kesimpulannya pihak Perusda Aneka Usaha dapat digugat di Pengadilan Negeri Pontianak dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata selanjutnya meminta kelebihan pembayaran dan kerugian.

2. Bahwa selanjutnya pihak Perusda Aneka Usaha juga dapat dikenakan Pasal 372 KUHP Penggelapan ( Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900) dan 378 KUHP Penipuan (Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskkan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun).

III. PROBLEM SOVING ALTERNATIVE

1. Secara persuasif yaitu membuat surat somasi kepada Perusda Aneka Usaha untuk dapat melakukan pengembalian kelebihan dana yang telah disetor oleh PT. Mekar Argajasa Manunggal senilai Rp. 310.540.556 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan diberi tempo ataupun membuat pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut secara musyawarah.

2. Jika tidak ada jalan keluar adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Pontianak dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”, di sini dimintakan kelebihan dana berikut perhitungan kerugian lainnya kerugian materiil dan imateril termasuk meminta kepada pengadilan untuk mensyahkan bahwa Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusda Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Mekar Argajasa Manunggal dengan Nomor : 011/SPK/ANK/VIII/2003 pada tanggal 04 Agustus 2003 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

3. Bersamaan dengan gugatan juga melaporkan Perusda Aneka Usaha ke pihak kepolisian yaitu berkenaan dengan Pasal 372 KUHP Penggelapan ( Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900) dan 378 KUHP Penipuan (Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskkan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun).

4. Mengikuti proses hukum