PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi San Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
Mengingat :
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
4.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT KERJA ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden :
1. Nomor 5 Tahun 2002;
2. Nomor 48 Tahun 2002;
3. Nomor 32 tahun 2003;
4. Nomor 62 Tahun 2003;
5. Nomor 11 tahun 2004;
diubah, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 10
BAPPENAS terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
5. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;
6. Deputi Bidang Ekonomi;
7. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Inspektorat Utama."
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 11
(1) Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
(3)
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
(4)
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas melaksankan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan , dan keamanan.
(5)
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah.
(6)
Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.
(7)
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(8)
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mepunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
(9)
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan otonomi daerah.
(10)
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.
(11)
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS.
3. Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47, dihapus.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
Labels: peraturan presiden |
Post a Comment
agar blog ini lebih baik, kasi komentar ya