ZR and Partner

we are can help your problem

We Office

Kantor Advokat
Zainuddin H.Abdulkadir, SH & Rekan
alamat: Jl. Hasanuddin No. 83 B Kota Pontianak
telp.0561-7566555
fax.0561 773126
email : zanhak @gmail.com

Partnership

Konsultasi

konsultasi gratis
telp.0561 7566555
dengan Anselma, SH

Just For You

Traffic

who online

Your Comments here

ShoutMix chat widget

Kalender

Free Blog Content

Your music

You Tube

Yurisprudensi Dalam Hukum Perdata lanjutan

Sunday, January 25, 2009

Putusan Perdamaian.
Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.
bannerktrPutusan Mahkamah Agung : tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: I Wajan Sota lawan Ni Ktut Sukenadi cs.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.
Putusan perdamalan.
Gugatan harus ditolak karena yang rnenjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akte perdamaian dimuka Makim yang sudah tetap.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-9-1975 No. 356 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Nareken Sinulingga; 2. Pinterukun Sinulingga lawan Kapiten br Ginting (untuk diri sendiri dan 4 orang anaknya).
dangan Susunan Majelis: 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratrno Soekito SH.
Putusan Perdamaian.
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:
bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg/ 130 H.I.R. keputusan perdamaian (acte van vergelijk) tersebut merupakan suatu keputusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya; maka Majelis harus mendasarkan keputusannya Dalam Perkara ini atas hal tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-2-1976 No. 975 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Muna Muthurraman lawan Ny. H. Napitupulu dan Ny. Gouw Tjoe Nio.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifin SH.Putusan tanpa hadirnya tergugat.
Putusan verstek adalah tidak tepat karena pemanggilan tergugat belum sempurna, ialah mengingat: bahwa pada tgl. 18 Juli 1970 panggilan disampaikan kepada isteri tergugat, karena Tergugat tidak ada ditempat; pada tgl. 19 lull 1970 isteri tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa tergugat bertugas ke Bandung dan ia mohon supaya sidang diundur dan pada tgl. 21 Juli 1970 Wakil Komandan Denmas Kodam II Bukit Barisan memberitahukan bahwa tergugat ke Bandung dan mohon supaya sidang diundurkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-9-1975 No. 838 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Mayor S. Tambunan lawan 1. Soaduan Sitorus; 2. H. Napitupulu.
dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatino SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. K.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan tanpa hadirnya tergugat.
Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena:
1. Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan “verstek” yang mestinya adalah suatu putusan atas bantahan (“contradictoir”).
2. Kemudian diajukan “verzet” terhadap putusan tersebut, atas mana diberikan putusan lagi oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mestinya terhadap putusan pertama tersebut diajukan banding;
Didalam mengadii sendiri mestinya Mahkamah Agung harus menyatakan verzet tersebut diatas tidak dapat diterima, namun putusan yang dernikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding penggugat untuk kasasi/ tergugat asal.
Mengingat: a. isi putusan verstek dan putusan atas verzet adalah sama, kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp. 500,-;
b. Apabila Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi putusan yang sama;
c. Putusan Pengadilan Tiriggi sudah tepat dan adil;
Mahkamah Agung akan memberi putusan seperti tertera dibawah:
…………(tidák berisi pernyataan verzet yang bersangkutan tidak dapat diterima)……………………
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-9-1972 No. 252 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: Arman Achmad lawan Masrani H.T.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan Sela.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela yang merupakan putusan provisionil menyimpang dan melebihi dari surat gugatan, sebab tuntutan provisionil semacam itu tidak pernah diajukan oleh penggugat asal.
tidak dapat diterima, karena hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan judex facti.
Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan putusan sela: Sebelum memberikan keputusan pokok Dalam Perkara ini, hasil sawah sengketa sebanyak 40 belek padi setiap tahun sejak tahun 1965 disimpan pada Kepala Negeri Koto Gadang.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-4-1975 No. 753 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: 1. Usus Glr. Sutan Mudo; 2. Idjas Glr. Sutan Radjo Mudo dkk. Iawan Asran GIr. Sutan Bagindo.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratrno Soekito SH; 3. Indroharto SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Amar putusan Pengadilan Nigeri, yang menolak gugatan seluruhnya, tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan, bahwa gugatan-gugatan para penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan itu nampak jelas, bahwa yang dimaksud adalah “penolakan gugatan”, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut menguraikan tentang tidak berhasilnya para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.
Adanya ketidak serasian antara perumusan dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut disebabkan karena belum ada keseragaman dalam pemakaian istilah-istilah, hal mana tidak merupakan kelalaian yang dapat membatalkan putusan tersebut dalam tingkat kasasi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1973 No. 1109 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: 1. Bekas Tekang; 2. Ngoko Tekang; 3. Sampang Tekang, 4. Tupung Tekang; S. Ngulihi Tekang dkk. lawan Gadji Karo-karo.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Gugatan tidak dapat diterima.
Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/1968.
Dalam Perkara: Tjioe Taing Hin Iawan Kwee Poey Tjoe Nio.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sardjono SH; 3. Busthanul Arifin SH.
Putusan “tidak dapat diterima”.
Perlawanan yang diajukan terlambat harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Tarban bin Sarwen Iawan Walkiyah.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-11-1974 No.1201 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ny. Elina Rustam lawan Perusahaan Negara Setia Niaga.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Samsudin Aboebakar SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena Dalam Perkara ini pokok perkaranya ditolak, penetapan sebagai mamak kepala waris tidak ada kepentingannya Iagi, irrelevant, maka tuntutan penggugat untuk ditetapkan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-11-1975 No. 377 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Sunin gelar Datuk Radjo Batuah lawan Haji Mohamad Junus gelar Haji Radjo Mansur.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Samsudin Aboebakar SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak. bukannya dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-1—1976 No. 579 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Kamin gelar Malintang Alam lawan 1. Pr. Rosaja dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Petitum 1 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tuntutan itu tidak perlu diajukan, oleh karena pihak penggugat/pembanding masih tetap pemilik dan masih menguasai tanah sengketa.
(petitum 1: - menyatakan akte perbuatan hukum pengasingan tanah sengketa dan alm. Seobah bin Ali kepada tergugat adalah tidak sah dan batal setidak-tidaknya, membatalkan pengasingan tersebut;
petitum 4: - Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugatpenggugat sebanyak Rp. 2.500.000,- sebagai imbalan atas perbuatannya dengan tanpa hak dan melawan hukum membalik nama tanah milik penggugat-penggugat atas tanah sengketa secara tidak sah.
i.c. gugatan dikabulkan untuk sebagian: - Dinyatakan tanah sengketa adalah hak milik para penggugat sebagai ahli waris dan alm. Seobah bin Ali).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1975 No. 216 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Haji Mohamad Nur lawan 1. Ny. Idjo, janda alm. Seobah bin Ali; 2. Ridwan bin Seobah dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Sanisudin Aboebakar SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:
bahwa persoalan sengketa mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang dalam hal ini adalah tanah Negara, harus diselesaikan berdasarkan Perpu No. 5 1/1960 jo Undang-undang No. 1/1961 menurut prosedur yang berlaku;
bahwa sengketa tanah terperkara kini sedang diselesaikan oleh yang berwenang, yaitu Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Selatan (tetapi belum lagi selesai persoalannya, penggugat sudah memajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri);
bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu untuk membahas sispa yang berhak atas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-12-1975 No. 278 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ny. Go Eng Liang janda almarhum Teng Sian in dkk. lawan Hope bin Dollen dan Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin qq Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keputusan judex fasti yang didasarkan kepada petitum subsidiair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-8-1972 No. 140 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: 1. Mertowidjojo; 2. Prawi; 3. Bok Manisi lawan 1. Bok Mertodirdjo dkk Gandik; 2. Soedar dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkah Mahkamah Agung:
Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu. tuntutan tersebut harus ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : tgi. 13-5-1975 No. 864 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Mochamad Chotib Iawan Mochamad bin Saleh Albakri dan Ong Tjien Cing.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Jawaban tergugat Dalam Perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya diserahi pendidikan dan pemeiiharaan anak-anak, tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam rekonvensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga Pengadiian Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik: menyerahkan kepada penggugat dalam gugat balik pemeliharaan dan pada anak-anak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-4-1960 No. 448 K/Sip/1959.
Dalam Perkara: Richard Donsu lawan Ong Ing Tien.
dengan Susunan Majelis: K. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. M.H. Tihaamidjaja. SH; 3. R. Subekti SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri tidak memutus tentang keahli warisan penggugat untuk kasasi, padahal diminta oleh penggugat untuk kasasi, dapat dibenarkan karena judex fasti tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk mernberi putusan mengenai seluruh petitum.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-12-1975 No. 335 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Adam Teme Tahera lawan Ahli waris almarhum Saleh: Nou Supu, Kasim dan Nai; 2. Ahli waris alm. Ngaadi Awali dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975.
Dalam Perkara: Janda Martha Waworuntus Lempoy Iawan Wellem Taroreh dan Jahya Taroreh.
dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :
Pendapat Hakim pertama: - bahwa oleh karena telah ada surat dan wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada Wali Kota yang isinya mohon agar pelaksanaan pengosongan ditangguhkan; gugat provisi tidak akan dipertimbangkan lagi.
tidak dapat dibenarkan karena menurut pasal 178 H.I.R. Hakim wajib memutuskan semua bagian tuntutan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balandi Sutandipura dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Saldiman Wirjatmo SH; 3. lndroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidiair yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan rnengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-3-1976 No. 882 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Perseroan Firma “Toko Sari Tekhik” lawan 1. Budhyono Sukowiryo dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Djoko Soegianto SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan yang diajukan: bahwa Pengadilan Tinggi dengan mewajibkan tergugat untuk membayar kepada penggugat Rp. 7.500.000,- bçrdasarkan harga umum rumah dan tanah, telah memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dan yaitu dituntut;
(tuntutan penggugat yang bersangkutan (No. 2 Primair)
Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat membuat, menyelesaikan dan menanda tangani akte jual beli rumah serta tanahnya tersebut;
Subsidiair Mohon putusan yang seadil.adilnya).
tidak dibenarkan,
pasal 189 Rbg./ 178 H.I.R. tidak berlaku secara mutlak; sudah menjadi usance di Indonesia bahwa membeli rumah dan tanah menupakan suatu penyimpanan uang (geldbelegging) yang sangat berharga oleh karena itu penentuan harga oleh Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,- tidak bertentangan dengan ongkos-ongkos, ke rusakan-kerusakan/kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan seperti yang ditentukan dalam pasal 1237, 1245, 1246, 1480 B.W.
(Putusan Pengadilan Tinggi:
1. Mengabulkan gugatan bagian “subsidiair” untuk sebagian;
2. Menyatakan atas hukum bahwa tergugat telah melakukan “wanprestasi”.
3. Menyatakan putus (ontbonden) perjanjian jual beli rumah dan tanah sengketa…………………..
4. Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kembali kepada penggugat-pembanding/terbanding harga rumah dan tanah sengketa sejumlah Rp. 7.500.000,-
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-1-1973 No. 1001 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Kang Liang Liong alias Wajan Sutjipto lawan Ali Sjammach.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena dalam diktum hanya dinyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan tidak memberikan perincian tentang hal yang dikabulkan itu.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-8-1974 No. 797 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ibrahim Marican lawan Ahmad Daud Zebua, Ahmad Hunusin Zcbua dan Kamaludin Marican dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian rnateriil.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Gugatan yang berisi tuntutan agar tergugat asli menyerahkan sebuah tambak, dapat diterima, walaupun kemudian ternyata bahwa tergugat asli mendapatkan tambak tersebut karena membeli dan orang ketiga, sedang dalam gugatan tidak dimintakan pembatalan jual beli termaksud dan penjualnya juga tidak turut digugat; asalkan Hakim pertama dalam putusannya mendasarkan penyerahan itu atas tidak syahnya jual beli termaksud.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-24-1958 No. 76 K/Sip/1957.
Dalam Perkara: Pak Moesripah Alias Djanidin dkk. lawan Pak Aroean alias Sochih.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-9-1973 No. 77 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: 1. L. Lambertus Roi; 2. Pr. Tjia Eng Nio lawan Corneles Tarnansa.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan haruslah dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-9-1971 No. 372 K/Sip/1970.
Dalam Perkara: Lo Ding Siang lawan Bank Dagang Negara Indonesia Unit I Semarang.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Sardjono SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifln SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : No. 339 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Dalam hal dalam surat gugat dimohonkan
1. ditetapkan bahwa kedua pihak adalah ahli waris dan seseorang;
2. ditetapkan bahwa tanah tersengketa adalah warisan orang tersebut;
3. dihukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada penggugat untuk dibagi waris antara kedua pihak;
meskipun permohonan ke 2 dan ke 3 ditolak, Pengadilan masih harus juga memberi keputusan atas permohonan ke 1, karena dalam pemeriksaan banding masih mungkin permohonan ke 2 dan ke 3 dikabulkan dan juga keputusan mengenai permohonan ke 1 dikemudian hari masih dapat dipergunakan, apabila ternyata masih ada barang lain yang merupakan harta warisan orang tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-9-1960 No. 109 K/Sip/1960.
Dalam Perkara: Haji Junus Daeng Ngopp dkk. lawan Harnzah Daeng Tarku dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan kasasi: - bahwa Hakim banding dalam putusannya lupa mencantumkan tentang pemberian bunga untuk sisa hutang tergugat sedang hal ini telah menjadi pertimbangan hukum dan merupakan keputusan hakim tingkat pertama;
tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak. mengakibatkan batalnya putusan akan tetapi karena bunga itu juga dituntut, diktum putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-10-1973 No. 525 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Haji Umar bin Soleh lawan C.V. Main Djaja.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.
i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Cijo lawan Handjoprajitno alias Bungkik dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. Indrohanto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pendirian Pengadilan Tinggi yang tanpa mengadakan penyelidikan menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang asal, merupakan pendirian yang tidak cukup beralasan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-7-1961 No. 384 K/Sip/1961.
Dalam Perkara: Ny. Soedinem Wignyosoesastro lawan Sastrowarono.
dengan Susunan Majelis: 1. Mn. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Subekti 3. Mr. R. Wiijono Kusumo.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-12-1970 No. 698 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Negera Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktonat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; J.Rs. Pringgojuwono lawan C.V. Persatuan Tenaga.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. lndroharto SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveend) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3. s/d 6 yang diduga palsu).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pemberian putusan yang didasarkan pada keadilan (i.c. pemberian gratifikasi pada buruh yang bersangkutan) tidaklah melanggar hukum.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.
Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek dkk lawan pemilik “Simpangsche Apotheek di Surabaya”.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. K. Subekti S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.
Dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1972 No. 9 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Dulkapi alwan Kantosuwardjo cs.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. D.H. Lurnbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
syarat-syarat putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak diucapkan dimuka umum sesuai dengan pasal 18 U.U. No. 14/1970.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-9-1972 no. 334 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Moenap dkk lawan Sawan dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Syarat-syarat putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Jumlah penggantian kerugian yang oleh Pengadilan Negeri ditetapkan: -“sejumlah uang sebanyak harga dari 3000 gram emas murni (24 karat) di Makasar pada saat dilakukannya pembayaran tersebut” — harus diperbaiki, karena tidak secara konkrit ditetapkan berapa rupiah yang harus dibayar kembali oleh tergugat-pembanding sehingga akan sulit pelaksanaannya.
Jumlah penggantian tersebut oleh Pengadilan Tigngi ditetapkan sebesar: harga emas sekarang/harga emas bulan Agustus 1963 = 850 x Rp.750.000,-=
Rp.425.000.- 1500
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-3-1976 No. 960 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Liem Liong To Iawan H. Meja; H. Syamsiah dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusurnah Atmadja S.H. 3. Samsudin Aboebakar S.H.
. Syarat-syarat putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
1. Posita gugat tidak dimuat;
2. Jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan;
hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam pasal 184 ayat 1 H.I.R.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balnadi Sutadipura dan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Banduang dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 3. Indroharto S.H.
Isi amar putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
bahwa diktum yang berbunyi: “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan perobahan” adalah tidak lazim;
seandainya Hakim pertama hendak nengabulkan gugat berdasarkan petita subsidiair, cukup hal tersebut dipertimbangkan diatas saja dan diktum hanya berbunyi: “Mengabulkan gugat untuk sebagian” dan seterusnya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natcik dkk.
dengan Susunan Majelis: 1, Indroharto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar S.H. 3. D.H. Lumbarradja S.H.
Isi amar putusan.
Amar putusan yang berbunyi “mengabulkan seluruh gugatan” saja, tanpa memerinci apa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu diktum) tidak dapat dibenarkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1969.
Dalam Perkara : I. Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria, sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; II. J. Rs. Pringgoyuana lawan C.V. Persatuan Tenaga.
dengan susunan rnajelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Isi amar putusan.
Dalam hal Pengadilan “mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “menolak gugatan untuk selebihnya”.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1973 No. 797 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : Go Nguan Kheng lawan Bank Umum Nasional P.T.
dengan Susunan Majelis:1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 12 - 1973 No. 909 K/Sip/1973.
Dalam Perkara Walikota Kepala Daerah Medan lawan T.M. Mochtar.
dengan Susunan Majelis 1. Prof. R. Soebekti SH.; 2. Indroharto SH.; 3. DH. Lumbanradja S.H.
Isi amar putusan.
Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konvensi dan rekonvonsi, juga harus menyebutkan “dalam konvensi”.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14 -4 - 1973 No. 512 K/Sip/ 1972.
Dalam Perkara: Salmiah br Hutauruk lawan K. Dajan Lubis.
dengan Susunan Majelis 1. Prof. K. Soebekti S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H
. Isi Amar putusan.
Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan telah tidak melaksanakan pasal 132 b H.I.R. dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung ::104 K/Sip/1968.
Dalam Perkara: Lim Keng Eng lawan Oey Wie Lay.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Isi Amar Putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:
Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kintal tersengketa adalah hak penggugat, gugatan harus ditolak. (oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima). Tentang pembagian kintal itu antara kedua pihak karena kemauan baik dan tergugat, tidak perlu dimasukkan dalam putusan tetapi diserahkan saja kepada tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 5 - 1973 No. 49 K/Sip/1973
Dalam Perkara : Josephine Jehosua lawan Saida Taib; Joel Mawuntu.
dengan Susunan Majelis :1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Bustanul Arifin SH.
Isi amar putusan.
Putusan yang menetapkan status hukurn suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.c. oleh Pengadilan Tinggi diputuskan menyatakan bahwa tergugat/pembanding adalah tidak berhak atas rurnah tersengketa).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 3 - 1971 No. 209 K/Sip/1970.
Dalam Perkara: Pr. Habiba lawan Lk. Maduris.
dengan Susunan Majelis : 1. R. Sardjono S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.
. Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dalam dictumnya menyebutkan:
“Menghukuin atas tergugat atau orang lain yang beroleh hak dari padanya untuk menyerahkan 2/3 dari sawah sengketa ini kepada penggugat-penggugat atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat dengan tiada halangan apa-apa”.
adalah kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dengan menghilangkan dari amar putusan tersebut “atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat”.
Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 8 - 8 - 1974 NO. 977 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Rim-Rim br Ginting dkk lawan Sampe Ginting, Senang Munte, Kunci br Ginting.
dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Achmad Solaeman gelar Sutan Soripada Oloan S.H.
Isi amar Putusan.
Keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi:
“Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya pada penggugat sejumlah Rp. 376.000,- atau menyerahkan rumah berikut tanah pekarangannya sesuai dengan surat kuasa dalam pernyataan tempo hari dengan baik”.
harus diperbaiki karena kurang tepat, yaitu seharusnya tanpa alternatlp; kata-kata “atau menyerahkan rumah……………dst”. harus dihilangkan. (i.c.rumah dan pekarangan itu adalah sebagai jaminan hutang tersebut).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 2 - 1976 No. 874 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Salman Tamin Uman lawan S. Halim Gunawani.
dengan susunan rnajelis 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Bustanul Arifin SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Isi amar putusan.
Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan. amar: “bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar”.
Amar putusan Pengadilan Tinggi :
Menerima bandingan itu ;
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Agustus 1972 No. 39/1971 Pdt. yang dibanding itu
Dan mengadili sekali lagi
Menyatakan bahwa perlawanan para pelawan terbanding tidak dapat diterima;
Menghukum para pelawan terbanding pula para terlawan II dan III ikut terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan…………dst.”
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 1096 K/Sip/1973.
Dalam Perkara 1. Taman alias Pak Halima dkk. lawan 1. Tobin alias Pak Misrani dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya berbunyi:
Menerima permohonan banding dan pelawan-pelawan;
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 di Dalam Perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;
Dan mengadili sendiri:
Menolak gugatan terlawan-terbanding seluruhnya;
Menghukum terlawan-terbanding rnembayar ongkos-ongkos perkara Dalam Perkara banding ini
adalah kurang tepat, karena:
Dalam Perkara ini ada dua rangkaian perkara yaitu:
1. perkara verstek di mana tergugat asal kalah (perkara No. 232/S-1960).
2. perkara perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, di mana tergugat asal/pelawan tetap sebagai pihak yang kalah.
Semestinya keputusan verstek yang mengalahkan tergugat asal tersebut juga dibatalkan, sehingga amar putusan harus diubah sebagai berlkut:
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 dan keputusan verstek Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 16 Maret 1963 No. 232/S-1963;
Mengadii sendiri:
Menolak gugatan penggugat-penggugat asal.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1975 No. 1053 K/Sip/1973 Dalam Perkara : Cito br Tarigan lawan 1. Rekes br Ginting 2. Dorek Karo-Karo Purba.
dengan susurtan majelis : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. K. Poerwoto S. Gandasoebrata S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menerima perlawanan pelawan Bunasi alias Bok Sarinten tersebut.
2. Menolak perlawanan pelawan dalam keseluruhan.
3. Menghukum pelawan untuk membayar beaya perkara;
adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan verstek tgl. 23 No. pember 1970 No. 26/1970 Pdt. tidak tepat dan tidak beralasan.
Menyatakan oleh karena itu bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
Mempertahankan keputusan verstek tgl. 23 Nopember 1970 No. 26/1970 Pdt.
Menghukum pelawan, tergugat semula, untuk membayar biaya perkara.
Putusan Mahkamah Agung : tg17-29 - 10- 1975 No. 713 K/Sip/1974.
Dalam Perkara Bunasi alias Bok Marinten lawan 1. Delan alias Pak Siti 2. Tewi alias Bok Delan.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsudin Abubakar S.H.; 3. DR Lumbanradja S.H.
Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
Walaupun dalam hal ini tidak terdapat alasan-alasan seperti yang dikehendaki oleh pasal 191 Rbg. untuk menyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Mahkamah Agung sudah akan menjatuhkan putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang rnenghendaki keadaan yang sama seperti yang sudah dilaksanakan itu.
Pembatalan putusan Pcngadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pelaksanaan lebih dulu tersebut tidak ada perlunya lagi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 9 - 1974 No. 537 K/Sip/1973.
Dalam Perkara : Wesly Tambunan lawan 1. P.T. Bank Dharma Ekonomi Pusat Jakarta 2. P.T. Bank Dharma Ekonomi cabang Medan;
dengan Susunan Majelis 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.
Putusan yang dapat dijalankan Iebih dahulu.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, di tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Mahkamah Agung sudah akan memutus perkara ini yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22- 10- 1975 No. 112 K/Sip/i 973.
Dalam Perkara : Chandra Warni lawan Syanisudin; Eddy Gunawan dkk.
dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. R. Saldiman Wirjatmo S.H.
Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Permohonan penggugat-terbanding tercantum dalam contra memori banding. nya sub 4 (permohonan agar menunggu putusan dalam tingkat banding kepada para tergugat-pembanding diperintahkan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat-terbanding), tidak perlu dipertimbangkan Iagi di sini, karena ini sudah merupakan putusan dalam tingkat banding.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 - 11 - 1974 No. 10 18/ K/Sip/1972.
Dalam Perkara 1. Pak Adjar alias Dulsihap, 2. Bahap alias Pak Napsijah, 3. Bok Sinap alias Satumah 4. Nawawi lawan Pak Muah alias Asbolah.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH.; 2. Bustanul Arifln SH; 3. ,R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena pelaksanaan keputusan ini berwujud suatu pembongkaran maka demi penghati-hati agar dikemudian hari tidak repot bila keputusan ini diubah, maka khusus amar ice 7 dari putusan pengadilan Negeri yang berisi penetapan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad), perlu dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 -2 - 1976 No. 1051 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Said Abdullah, dkk lawan 1. Tjeng Ing Kwie, dkk.
dengan Susunan Majelis:1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; 3. Indroharto S.H.
. Pembatalan putusan.
Kekeliruan Pengadilan Tinggi dalam menentukan bunga (i.c. oleh Pengadllan T!nggi ditentukan bunga 3% sebulan sesuai dengan bunga yang berlaku pada bank-bank umumnya, sedangkan yang dituntutkan adalah bunga menurut undangundang) tidaklah berakibat batalnya putusan, meskipun jumlah bunga harus dirobah.
Putusan Mahkamah Agung : tgi. 28 - 11 - 1973 No. 466 K/Sip/1973.
Dalam Perkara Arief Soeratno (P.T. Chitrawaty Tours & Travel) lawan W. Kusumanegara.
Pembatalan putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat asli tidak dapat diterima, yang menurut Mahkamah Agung seharusnya gugat asli itu ditolak tidak perlu dibatahkan karena hal itu tidak juga akan menguntungkan penggugat untuk kasasi penggugat asli.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1958 No. 221 K/Sip/1956.
Dalam Perkara:1. Resodimedjo alias Pardi dan 2. Bok Resodimedjo, Iawan Kartidikromo.
Pembatalan putusan
Kekurangan tepatan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak membawa akibat batalnya putusan dalanm hal ini, karena alhasil diktum putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan menguatkan pitusan Pengadilan negeri.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-2-1973 no. 851 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : Mohammad Sidik alias Tjan Koen Soei lawan Pemwerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan negeri Istimewa jakarta, 2. kantor lelang negara Jakarta.
Dengan Susunan Majelis : 1. Prof R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Perbaikan putusan Pengadilan Tinggi
Putusan Pengadilan Tinggi (yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini) harus dibatalkan akan tetapi karena Pengadilan Tinggi sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya dalam tingkat banding. Kepadanya harus diperintahkan untuk memerikas kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-7-1973 No. 1173 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : 1. Luq Kendjut 2. Luq Keladji lawan Papuq rah
Dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Perbaikan putusan Pengadilan tinggi
Kerana Pengadilan Tinggi belum memutuskan gugatan rekonvensi putusan Pengadilan tinggi harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan sendiri guagatan rekonvensi tersebut
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1973 No. 631 K/Sip/1973.
Dalam Perkara : Sech Hasan bin Achmad bin Talib bin Dzajar bin Talib lawan Abdul Habib bin Talib cs
Dengan susuna majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi :
Bahwa oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah disahkan keputusan Raad van Justitie Padang tanggal 30 Oktober 1941 yang belum berkekuatan mutlak, karena belum diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara dulu (antara Si atas dan Si Kirom gelar Marahanda); kedua pihak masih berhak mengajukan kasasi atas keputusan Raad van Justitie tersebut;
Tidak dapat dibenarkan, karena :
1. bahwa seandainya dianggap bahwa kasasi terhadap putusan raad van Justitie Padang no. 60/1941 tersebut masih dapat dilakukan, pemeriksaan kasasi kemungkinana besar tadak akan ada manfaatnya, karena setelah lewat waktu 30 tahun lebih dengan sendirinya situasi hukumnya sudah tidak sesuai dengan posita/fundamentum petendi dari gugatan aslinya;
2. bahwa judex facti tidak mengadakan pemeriksaan baru daru permulaan adalah tepat, sehingga sebenarnya gugatan hanya rnerupakan permohonan untuk melaksanakan keputusan; yang diperiksa ialah apakah barang-barang yang dipersengketakan masih ada dan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 -11 -1975 No. 1036 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: 1. Si Atas. 2. Si Duhlah dkk. lawan 1. Si Gindo dkk.
dengan Susunan Majelis 1. BRM. Hanindjopoetro Sosropranoto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Bustanul Arifln S.H.;
Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.
Bahwa ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi;
Karena adanya banding, maka secara formil dan juga defacto penggugat asal belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa; penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-3-1976 No. 1549 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Said Salim bin Said Hasan Alqaf 2. Abduhlah Paloh dkk. lawan Pr. Tjut Nuraini binti Said Umar Alqaf.
dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja SH; 2. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH; 3. Indroharto SH.
. Hubungan antara putusan akhir dan putusan sela.
Putusan akhir Pengadilan Tinggi yang menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan-sela, tanpa disertai alasannya untuk itu, dapat dibatalkan.
i.c. Pengadilan Tinggi dalam putusan akhirnya menyatakan banding tidak dapat diterima sedang dalam putusan selanya banding telah dinyatakan diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.
Dalam Perkara: I. Karim marga Napitupulu, II. Karis marga Napitupulu lawan I. Enos marga Napitupulu 2. Bilian marga Napitupulu 3. Jozua marga Manurung.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja, 3. Mr. Soekardono.
Putusan arbitrasi.
Putusan arbitrasi yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan (executoir) oleh Pengadilan Negeri, tidak menjadi gugur karena salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-1-1960 No. 10 K/Sip/196O.
Dalam Perkara: Perseroan Terbatas (N.V.) Sedar lawan Perseroan Terbatas (N.V.) Handel Maatschappij Deli Aceh.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. Sutan Abdul Hakim, 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Labels: yurisprudensi

posted by Zainuddin H.Abdulkadir @ Sunday, January 25, 2009 0 comments

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Friday, January 23, 2009

Dikabulkan tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang judex factie.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-1-1974 No. 612 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Wong Djam Jin lawan 1. Lautan Jusuf 2. Ny. Sana dkk. 

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

Pemeriksaan setempat

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemerlksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1975 No. 966 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Eli Megawe lawan Babo Tohea dan Leobard Tumangken dan kawan-kawannya.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojatl Soeklto S.H.; 3. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.

Labels: yurisprudensi

posted by Zainuddin H.Abdulkadir @ Friday, January 23, 2009 0 comments

S U M P A H

S u m p a h

Pengangkatan sumpah harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun akhli waris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.; 3. R. Sardjono SH.

Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran bantahannya bahwa Ia hanya menerima Rp. 120.000,- dari penggugat bukan Rp. 300.000,-; dan tergugat mohon agar diadakan penyumpahan mimbar terhadap penggugat, bahwa benar penggugat menyerahkan kepada tergugat Rp. 300.000,- bukan Rp. 120.000,- bahwa Pengadilan menganggap tidak perlu mengadakan penyumpahan pada

penggugat, yang dimohonkan tergugat, karena sumpah pada salah satu pihak baru perlu diadakan, jika sama sekali tiada bukti-bukti untuk meneguhkan tuntutan atau bantahannya dan karenanya hanya sumpahlah satu-satunya sarana untuk menggantungkan putusan dalam sengketa kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-4-1976

Dalam Perkara: Chazib lawan Ny. Endang Soerasmi.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa untuk membuktikan bahwa dia betul-betul telah menerima barangbarang sengketa tersebut di atas dari Monah secara hibah, tergugat I sudah melaksanakan sumpah rnimbar yang dikenakan kepadanya;

bahwa sumpah mimbar tersebut rnempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang hal bahwa dia, tergugat I; telah menerima langsung dari Monah barangbarang tersebut, tetapi tidaklah tentang hal bahwa harta itu milk asal dan Monah seluruhnya.

Keberatan yang diajukan dalam kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan pasal 156 H.I.R. karena memandang bahwa sumpah mimbar (sumpah decisoir) dipakai tidak untuk menentukan selesainya perkara; - tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-7-1974 No. 1015 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Matbukkin 2. Kasbulah 3. Kastik lawan 1. Tegram 2. Sardjoe 3. Romelah 4. Warsilah dkk (7 orang).

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. DH. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto SH.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Untuk sumpah tambahan, lain dari pada untuk sumpah decisoir, tidak disaratkan harus berkenaan dengan perbuatau yang dilakukan sendiri oleh orang yang disurnpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1976 No. 809 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hide lawan Mappe.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Bustanul Arifin SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

Sumpah tambahan.

Karena sumpah suppletoir yang telah diucapkan yang bersangkutan tidak secara formil dimuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri, haruslah diperintahkan agar pengucapan sumpah tersebut diulangi lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman SH; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.: 3. K. Sardjono S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Sumpah tambahan yang mengenai hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh yang bersumpah adalah tidak syah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-7-1973 No. 324 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Amir lawan Raksabangsa dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti SH.; 2. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.; 3. D.H. Lumbanradja SH.

Sumpah tambahan.

Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena gugatan dikabulkan berdasarkan sumpah yang oleh Hakim dibebankan kepada penggugat asal tanpa pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal mana dapat dibebankan pengangkatan sumpah suppletoir tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-10-1975 No. 1362 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Bok Marjo alias Baboen lawan Pak Boejah alias Ambra.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. Samsoeddin Aboebakar SH.

Sumpah tambahan.

Sumpah suppletoir yang dibebankan kepada penggugat-asal untuk membuktikan bahwa yang mempunyai hak milik atas harta sengketa adalah almarhum Pak Mertoikromo adalah salah karena hal tersebut bukanlah facta yang ia alami seadiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-4-1976 No. 18 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Kartotinojo sebenarnya Mertoikromo lawan Darsosoemarno alias Subarno.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Oleh karena tergugat-pembanding (Tolong Karo-karo) telah meninggal dunia maka sumpah tambahan yang akan diucapkan tergugat-pembanding dalam Keputusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 25 lull 1970 No. 528/1967 dibebankan kepada seluruh ahli warisnya yaitu dengan mengingat fasal 185 Rbg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 200 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Tolong Karo-karo lawan 1. Kerani Peranginangin dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. K. Saldiman Wirjatmo S.H.; 3. Indroharto S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembebanan sumpah suppletoir kepada kuasa penggugat-terbantah tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa khusus dari penggugat materiik kepada penggugat formil yang dibuat oleh assisten wedana Lebong Selatan tertanggal 3 Februari 1969 meskipun memuat rumusan pemberian kuasa untuk menerima sumpah, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Rbg. yaitu adanya izin Hakim karena sebab yang penting untuk memberi kuasa tersebut dan adanya rumusan yang seksama dalam surat kuasa untuk mengangkat sumpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-8-1975 No. 828 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Ny. Haji Raham binti Haji Mansjur lawan Haji Raiba binti Gempo.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH.; 2. Indroharto S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

Sumpah tambahan.

Perjanjian simpan menyimpan mempunyai dua anasir:

1. bahwa pemberi simpan adalah yang berhak atas barang yang bersangkutan.

2. bahwa memang ada perjanjian simpan menyimpan.

Dengan telah terbuktinya penggugat asli sebagai yang berhak atas “giant” tersebut pembebasan sumpah tambahan kepada penggugat asli ini tidaklah melanggar pasal 182 R.Bg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-12-1953 No. 104 K/Sip/1952.

Dalam Perkara: Tjin Hen Tjouen lawan Tjai Kwek Kong.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja; 3. Mr. R. Soekardono.

Sumpah tambahan.

Syarat pembebanan sumpah suppletoir ialah harus ada permulaan pembuktian dari yang bersangkutan, sedangkan di sini ternyata permulaan pembuktian tersebut tidak ada sarna sekali, sebab saksi pertama dari pihak penggugat asal, Halimah, yang mula-mula didengar sebagai saksi kemudian dijadikan penggugat asal III (voeging) sehingga Ia mempunyai kepentingan Dalam Perkara ini dan penggugat asal I, Saleha, yang melakukan sumpah suppletoir itu. masih di bawah umur sewaktu terjadi peristiwa pengambilan perhiasan-perhiasan itu oleh tergugat asal I; di samping itu Hakim Pengadilan Negeri sendiri dalam pertimbangannya meragukan tentang adanya barang-barang sub B tersebut; oleh karena itu pembebanan sumpah suppletoir kepada penggugat asal adalah tidak tepat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-3-1976 No. 316 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Said bin Djakfar bin Kundah dkk Iawan 1. Saleha binti Achmad bin Said bin Kuddah (Ny. Achmad bin Abdullah bin Said bin Kuddah), dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Achmad Soeleiman SH.; 3. Indroharto S.H.

Sumpah yang menentukan.

Pengadilan Tinggi yang telah menolak permintaan penggugat asal/pembanding agar piliak Iawan disumpah, dengan alasan, karena dengan tidak adanya sumpah telah cukup alasan untuk menolak dakwa,

telah melanggar pasal 156 (1) H.I.R., maka putusannya harus dibatalkan dengan diperintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada tergugat asah/terbanding mengangkat sumpah dan apabila sumpah ditolak, untuk memberi kesempatan kepada penggugat asal/pembanding mengangkat sendiri sumpah termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1952 No. 39 K/Sip/1951.

Dalam Perkara: Sohansengh lawan Delipsengh.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Satochid Kartanegara; 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 3. Mr. R. Subekti.

Labels: yurisprudensi

posted by Zainuddin H.Abdulkadir @ Friday, January 23, 2009 0 comments

P E R S A K S I A N.

Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.

Berapa banyak saksi akhli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-10-1962 No. 191 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Surur bin Haji Mohamad Dulmadjit lawan Bok Asijah.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.

Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi akhli berdasarkan pasal 138 ayat 1 Jo pasal 164 H.I.R.

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-4-1957 No. 213 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Perempuan Soleha Iawan M. Burhanudin suami dan Nyi Saani.

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam pasal 146 (1) H.I.R. sedang saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1975 No. 300 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Bok Apna dan anak-anaknya 2. Mardijas al Bok Karimah 3. Salim al. Pak Halima Iawan Lesek al Bok Martahan dan 1. Tegal aI Pak Marsa’I 2. Mardi’a aI. Bok Marhakep dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. lndroharto S.H.

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-1-1976 No. 140 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Ni Tanjung al. Ni Bukit; 2. Bukit al. I Daha lawan I Ngayus.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. Samsudin Aboebakar S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa keterangan saksi.saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar;

· dalam pdaa itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

· oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut:

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kollin marga Saragi lawan Pintaomas (Nantionggar) boru Napitupulu.

dengan Susunan Majelis : 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arffin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Saksi de auditu.

“Testimonium de auditu” tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.;

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek lawan Pemiik “Simpangsche Apotheek di Surabaya”.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.M. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. R. Subekti SH.

Persaksian oleh keluarga semenda.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 ayat 1 H.I.R. harus dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 – 6 - 1973 No. 84 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati 2. Baeah dan 3. Wari.

dengan Susunan Majelis:1. Prof; R. Subekti .SH.; 2. Busthanul Arifin SH.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

Keluarga salah satu pihak sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa H.M. Tohir selaku saksi diluar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding;

bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 H.I.R. Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi diluar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang;

bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam paul 146 ayat 1 sub 1 H.I.R.

bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut uddang.undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-5-1976 No. 1409 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Umi Kalsum dkk lawan Roekijah dan H. Maskur dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Samsuddin Aboebakar S.H.

Keterangan-keterangan tidak dibawah sumpah.

Karena keterangan perincian kerugian dari First National Adjustment Company P.T. dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan dibawah sumpah maka kedua keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah (1911 B.W.)

Kepada Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk megambil sumpah First National Adjustment Company P.T. dan pemborong tergugat dalam kasasi, untuk mengesahkan keterangan-keterangannya dipersidangkan Pengadilan Negeri yang laIu mengenai perincian kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1976 No. 1468 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ny. Tjio Tjong Kon al. Lang Eng lawan P.T. Asuransi Independent (Independent Insurance) Coy Ltd.

dengan Susunan Majelis: 1. lndroharto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Achmad Soelaiman S.H.

Keterangan-keterangan tidak dlbawah sumpah.

Karena keterangan-keterangan dari Ambu Samilin diberikan tidak dibawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-5-1975 No. 90 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Enin bin Samilin dkk lawan 1. H. Erus bin Akrim 2. Nurkalin bin Endut bin Akrim dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr.. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Yang dapat didengar sebagai saksi.

Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dan lawannya didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 6 - 1957 No. 218 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Tan Tjoe Tian lawan Soema Ik Djiang.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Sutan KaIi Malikul Adil dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

Labels: yurisprudensi

posted by Zainuddin H.Abdulkadir @ Friday, January 23, 2009 0 comments

BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA

.  Putusan Pengadilan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong.

dengan Susunan Majelis : 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH 2. Bustanul Arifin SH.3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

  Pembuktian dengan putusan Pengadilan Dalam Perkara pidana.

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membutkikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengadjukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena facta-factanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi disatu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi dilain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari facta-facta itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beritikad jahat sedang menurut peng­gugat ia beritikad baik.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Ng Kong Po lawan The Lian Kiem.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. M.H.. Tirtaamidjaja. 3. Mr. R. Soekardono. 

 Kekuatan bukti daripada putusan Pengadilan.

Prinsip yang terkandung dalam ps. 1920 B.W. yaknl bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakekatnya. melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula Dalam Perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam pasal 1920 B.W., maka dengan penafsiran a contrario itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat Dalam Perkara itu, kekuatan pem­buktian dan putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembutian permulaan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Kasrin 2. Berdjandji 3. Kastamin lawan Siti Mas’um.

dengan Susunan Majelis: 1. R Sardjono S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Indroharto S.H.

.  Akte notaris.

Pertimbangan Pengdailan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akte notarls No. 36 tgl. 30 Nopember 1971 lebih rendah dari pada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970, belumlah membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop, karena biasa dalam akte jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindarkan sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksud sebagai suatu schijnkoop tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya schljnhandeling yang dimaksudkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Abdul Samad lawan Ny. Siti Aisjah.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

  Akte notaris.

Pertimbangan  Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyeidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang megnadakan perubahan pada Anggaran Dasar N.V. sedangkan Ia tidak berwenang untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Sukiro S.H.

  Surat Pendaftaran Tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantah belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan diatasnya di Jln. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah;

Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 September 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loei/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan keapda sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembanding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara : Ny. Ong Boen Nio lawan Lim Tjeng Loei dan N.V. Autobus Ondermening Kingkong.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Surat ketetapan pajak tanah.

Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalha milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-2-1960 No. 34 K/Sip/1960. 

Dalam Perkara: Towikromo lawan Pak Simbrah. 

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Mr; R. Soekardono; 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Surat “letter C” tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milk jika tidak dlsertai dengan bukti-bukti lain.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati,2. Baeah dan 3. Wari. 

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Bustanul Arifin SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Surat keterangan Kepala Desa

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Djumnasik dkk lawan Darmawidjaja dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Busthanul Arifin S.H.

 Kekuatan bukti surat kwitansi.

Surat bukti kwintasi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak dibawah tangan, oleh karena kwitansi itu itdak seluruhnya ditulis oleh tergugat/pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara: Charman lawan 1. Cek Karnem; 2. Wijaya (Awie).

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. A. Soelaiman S.H.

Kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut (bukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dan tergugat penyetoran sebanyak Rp; 1. 625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat penjanjian ini dikaui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sehingga kwintasi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: 1. Ny. Soedartin janda almarhum Soegijan 2. Moedjiati lawan Valentinus Soekadi dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K.. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. lndroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Foto copy.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dan foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting.penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Ong Hwei Liang lawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. P.. Djoko Soegianto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Surat bukti yang tidak bermeterai.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Gabungan Usaha Karyawan Angkutan/Gabuka Magelang lawan Kesatuan Buruh Kendaraan Bermotor/Buruh Marhaenis Cabang Kotamadya/ Kabupaten Magelang.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

Surat bukti yang diisangkal.

Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jurnlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Jauw King Bo lawan Oei Hian Sien.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. P.. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.

 Affidavit.

Walaupun Dalam Perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan­peraturan pembuktian dirnuka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka Hakim.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Oneida Ltd di Oneida lawan The International Silver Company.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. H.M. Tirtaamidjojo. 3. Mr. P.. Soekardono.

 Berita acara persidangan.

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditanda tangaani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Gempang Brahmana; 2. Drs. Perentehan Purba lawan 1. Titik br. Sembiring dkk dan 1. Butitah br. Girsang dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H

194.    X. 17. Surat pengakuan dibawah tangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang­-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membutkikan kebenaran dalil penggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mahjuddin gelar Malim Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan 2. Mantjik.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Labels: yurisprudensi

posted by Zainuddin H.Abdulkadir @ Friday, January 23, 2009 0 comments

About Me

Name: Zainuddin H.Abdulkadir
Home: Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
About Me: Nothing ever happened in the past; it happened in the now, nothing will ever happen in the future;it will happen in the now.
See my complete profile