KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  REPUBLIK INDONESIANOMOR : KMA/013/SK/X/2004 Tentang PENGANGKATAN KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Membaca : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111/M Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/048/ SK/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004. Menimbang : a. Bahwa pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2002, telah menetapkan untuk pertama kali Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi dibentuk Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indoensia b. bahwa secara ex officio, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga yang bersangkutan harus diangkat sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. KEDUA : Memerintahkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. KETIGA : Keputusan ini disampikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI. 3. Para Hakim Agung Mahmakah Agung RI. 4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. 7. Para Kepala Direktorat/Kepala Biro Mahkamah Agung RI. 8. Kapuslitbang Kumdil dan Kapusdiklat Pegawai Mahkamah Agung RI. 9. Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI. 10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 18 Oktober 2004
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI. BAGIR MANAN Labels: mahkamah agung |
Post a Comment
agar blog ini lebih baik, kasi komentar ya